Ahmadiyah dan Al-Zaiytun, Pemerintah Tidak Bisa Bertindak

Oleh MOH DAHLAN

Judul diatas mengisyaratkan sebuah kegundahan jutaan rakyat Indonesia khususnya masyarakat muslim, tentang fenomena Ahmadiyah dan Al-Zaiytun dengan NII nya yang dirasakan banyak menyedot perhatian berbagai lapisan masyarakat, namun ternyata pemerintah dirasakan lamban bahkan cenderung mempeti es kan kedua organisasi tersebut, berbagai teriakan serta desakan yang dilakukan oleh berbagai ormas Islam agar Ahmadiyah segera dibubarkan serta penyelidikian lebih lanjut pada Ma’had AlZaiytun tentang isu NIInya hanya dijadikan agenda yang tak pernah terselesaikan.

Kita bisa set back kebelakang tentang berbagai kasus yang berhubungan Jamaah Ahmadiyah Indonesia diberbagai tempat menuai penolakan bahkan selalu dibumbui tindakan anarkisme yang dilakukan oleh sekelompok masa yang merasa gerah dengan keberadaan Ahmadiyah. Mereka sudah satu suara bahwa Ahmadiyah adalah organisasi sesat dan menyesatkan dan layak untuk dilarang oleh Pemerintah karena menistakan Islam dengan menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Namun dalam masalah ini Pemerintah dirasakan setengah hati untuk merespon berbagai desakan masyarakat itu bahkan pemerintah cenderung membela mati-matian tatkala Kelompok Ahmadiyah itu diserang oleh kelompok masa Islam, belum kering dalam ingatan kita dengan kasus Cikeusik Lebak Banten, sejumlah orang menyerang kelompok ahmadiyah dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 4 orang meninggal dunia. Pemerintah dengan tanpa investigasi sebelumnya mengecam dan mengutuk penyerangan itu dan memerintahkan aparat kepolisian segera menangkap orang yang diduga melakukan penyerangan. Namun ternyata hasil investigasi Komnas HAM serta tim dari MUI   bahwa yang memulai menyerang adalah kelompok  Ahmadiyah itu sendiri yang sengaja memprovokatori supaya kelompok penyerang melakukan tindakan anarkis.

Pasca kejadian itu seluruh elemen Umat Islam memberikan masukan kepada Pemerintah agar secepatnya membubarkan kelompok Ahmadiyah ini, karena akan memicu lagi berbagai bentrokan dikemudian hari dan mungkin skalanya akan lebih besar dan menelan korban yang lebih banyak, untuk meminimalisir hal itu tentunya harus ada political will nya pemerintah untuk memngambil tindakan tegas dan dalam hal ini memperhitungkan kelompok mayoritas dan minoritas. Namun sikap dan keputusan pemerintah tak lebih seperti keputusan yang dulu, tak ada keputusan yang bisa memberikan kondusifitas untuk kalangan Umat Islam terlebih untuk kaum ahmadiyah. Seakan ada konplik kepentingan  dipemerintahan SBY ini sehingga mereka tidak bisa membubarkan Ahmadiyah ini.

Kasus yang kedua menyangkut tentang NII KW. 9 yang dipimpin oleh Panji Gumilang yang kini memimpin ma’had Al Zaiytun. Kasus Al Zaitun ini erat kaitannya dengan sepak terjangnya NII KW.9  ini, dimana kurun terakhir ini banyak terjadi kasus cuci otak yang menimpa sebagian besar Mahasiswa. yang menurut Al-Khaidar (pengamat terorisme) jumlah pengikut NII KW.9 ini sudah mencapai 200.000 jiwa, sebuah angka yang fantastik untuk sebuah organisasi bawah tanah.

Dalam kaitan dengan NII KW. 9 ini banyak kalangan baik politisi, penegak hukum dan tokoh agama meendesak pemerintah untuk segera membubarkannya, karena dapat merongrong NKRI dan disinyalemen akan berbuat makar karena mereka akan mendirikan negara diatas negara yang sudah final, disamping itu patut menjadi sebuah referensi bagi pemerintah seperti apa yang telah dilakukan oleh MUI pada tahun 2002. Mereka telah mengadakan penelitian kepada Ma’had Al Zaiytun dan kaitannya dengan NII KW.9, dimana MUI dalam press rilisnya menyatakan bahwa Ma’had Al Zaiytun sebagai markasnya NII KW. 9 dengan Panji Gumilang sebagai pimpinannya, lebih lanjutnya MUI menyatakan bahwa ada penyimpangan di Ma’had Al Zaytun ini yang menyangkut tiga faktor Kepemimpinan, historis dan finansial. Hasil penelitian itu secara resmi tahun 2002 diadukan kepada Mabes Polri untuk ditindak lanjuti, namun hingga sampai tahun ini pengaduan yang didasari penelitian dan investigasi ini tak mendapatkan respon dari polri.

Ada yang menarik dalam kasus Al Zaiytun ini disaat masyarakat mendesak pemerintah menindak tegas NII KW. 9 ini dan membekukan Al Zaiytun, namun ternyata elit partai Politik justru melakukan kunjungan sliaturrahmi ke pesantren ini, seperti yang dilangsir beberapa Televisi Swasta  Nasional Anas Urbaningrum dan Edy Baskoro  atau Ibas (Ketum dan Sekjen) partai Demokrat beberapa bulan yang lalu mengunjungi Al Zaiytun, dalam lawatannya tersebut mereka membantah bahwa Al Zaiytun tidak terlibat dengan gerakan NII.

Namun ada yang lebih kontroversi lagi dengan kunjungan Surya Darma Ali (Kemenag RI) beberapa hari yang lalu mengadakan kunjungan ke Al Zaiytun. Dalih-dalih mencari informasi tentang keterkaitan Al Zaiytun dengan NII KW.9 namun ternyata dalih investigasi itu sirna tak berbekas tatkala melihat kondisi obyektif Al Zaiytun dari dekat, SDA dalam press rilisnya menilai bahwa Al Zaiytun sebagai pesantren yang modern serta sangat jauh dengan kata radikalisme dan gerakan makar dan tak ditemukan indikasi bahwa Al Zaiytun ada hubungannnya dengan NII KW.9

tentunya atas dasar pernyataan Menag itu, MUI seperti kebakaran jenggot merasa tidak dihargai dan lebih dilecehkan hasil penelitiannya, seolah-olah hasil investigasi MUI hanya bualan kosong belaka tanpa ada bukti akurat yang menghubungkan antara Al zaitun dengan NII KW. 9.

Kongklusi dan penutup

Saya mungkin mewakili orang-orang yang bodoh dan sedikit tahu tentang perpolitikan nasional tentunya sangat berharap kepada para pengambil kebijakan dan keputusan, ya bo jangan dibuat bingung rakyat kecil ini, kita sudah merasa jengah dengan politik pencitraan pemerintah, hanya untuk mendapatkan kepentingan jangka pendek rela mengorbankan kepentingan rakyat. Kasus Ahmadiyah dan Al Zaiytun sudah jelas dan akurat akan kemakaran dan penistaannya tapi tetap saja mendapat perlindungan dari pemerintah, sekelas MUI yang merefresentasikan kaum agamawan sudah tidak direspon lagi hanya untuk menarik dukungan Pemilu 2015. benar-benar NEGERI PARA BEDEBAH!!!!!!!